Potensi PAD Rp10 Miliar, Gunungkidul Siapkan Lahan Atasi Krisis Sampah

KABARJAWA – Pemerintah Kabupaten Gunungkidul kembali menunjukkan terobosan berani.

Setelah sekian lama tertatih karena keterbatasan dana transfer pusat, kini kabupaten berlogo tangan mengepal ini menyiapkan lahan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) di Tanjungsari, Banjarejo.

Targetnya jelas: mengubah beban sampah menjadi potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang diperkirakan bisa mencapai Rp7 hingga Rp10 miliar per tahun.

Langkah ini bukan hanya sekadar strategi fiskal, melainkan manuver politik sekaligus jawaban atas masalah sampah yang menghantui seluruh wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).

Anggota Komisi B DPRD Gunungkidul, Ery Agustin, menegaskan pemerintah daerah sudah menyiapkan lahan sejak tahun 2020.

Kala itu, pemerintah pusat sempat menjanjikan pembangunan TPST, tetapi pandemi COVID-19 membuat program terhenti. Meski begitu, proses pembebasan tanah tetap berjalan, dan lahan seluas 6 hektare kini siap dimanfaatkan.

“Lahan itu jauh dari pemukiman, jauh dari pantai, dan tidak berada di kawasan produktif. Kami sudah menyiapkan semua agar regulasi memungkinkan. Kalau regulasi direvisi, potensi PAD bisa tembus Rp10 miliar,” tegas Ery.

Ia menambahkan, Pemerintah Gunungkidul tidak hanya berfokus pada menampung sampah lokal, tetapi juga membuka peluang kerja sama dengan Kabupaten Bantul, Sleman, hingga Kota Yogyakarta.

Kota sendiri selama ini tidak memiliki lahan pembuangan sampah.

Inovasi Fiskal dan Harapan Kemandirian Daerah

Kondisi fiskal Gunungkidul semakin menantang. Dana transfer pusat yang menyumbang sekitar 27–30 persen dari APBD dipastikan akan dipangkas mulai tahun anggaran 2026.

Situasi ini memaksa pemerintah daerah berpikir keras mencari inovasi pendapatan baru.

“Kalau hanya mengandalkan transfer pusat, Gunungkidul akan tercekik. Pemerintah harus mengutak-atik retribusi, pajak, dan peluang PAD lain. Sampah justru bisa menjadi sumber pendapatan strategis,” ujar Ery.

Ia menegaskan, jika skema kerja sama lintas daerah berjalan, sampah yang selama ini menjadi masalah bisa bertransformasi menjadi “emas hijau” yang menopang APBD Gunungkidul.

Ketua DPRD Gunungkidul, Endang Sri Sumiyartini, ikut menyoroti urgensi pemanfaatan lahan TPST Banjarejo.

Ia mengingatkan agar aset hasil pembebasan tanah tidak bernasib sama seperti kasus aset terbengkalai di daerah lain.

“Jangan sampai pengalaman buruk UNY terulang. Lahan sudah dibebaskan, tetapi mangkrak dan akhirnya ditarik kembali. Kalau lahan ini bisa dimanfaatkan, kita harus dorong agar proposal pengelolaan sampah masuk kembali ke APBN,” tegas Endang.

Ia mengakui, agar proyek berjalan, diperlukan tanda tangan persetujuan Bupati dan Ketua DPRD. Dukungan ini menjadi syarat agar anggaran pusat bisa kembali mengalir.

Rencana pengelolaan TPST di Tanjungsari membawa harapan baru.

Gunungkidul ingin membuktikan bahwa sampah tidak harus menjadi malapetaka ekologis, melainkan dapat dikelola dengan teknologi ramah lingkungan yang memberi manfaat ekonomi.

Masyarakat pun menanti langkah konkret. Mereka berharap pengolahan tidak lagi sekadar menimbun, tetapi mampu mengubah sampah menjadi energi, kompos, atau produk daur ulang bernilai jual.

“Jangan sampai TPST hanya jadi tempat buang sampah besar-besaran. Teknologi harus hadir. Sampah harus diolah sehingga tidak menimbulkan dampak negatif bagi lingkungan,” ujar Ery.

Meski semua persiapan sudah dilakukan, Pemerintah Gunungkidul masih menanti arahan dari Gubernur DIY selaku koordinator daerah.

Persetujuan di tingkat provinsi akan menentukan apakah proyek TPST Tanjungsari segera berjalan atau kembali tertunda.

Jika restu turun, Gunungkidul bukan hanya menyelamatkan DIY dari krisis sampah, tetapi juga membuka babak baru kemandirian fiskal daerah.

Dari lahan tandus di Banjarejo, lahir peluang emas: menjadikan sampah sebagai sumber PAD miliaran rupiah.