Kabarjawa – Faizal Assegaf menjadi perhatian setelah hadir sebagai saksi dalam sidang kasus dugaan suap dan gratifikasi di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC), Jumat, 18 September 2026.
Dalam persidangan di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Faizal terlibat perdebatan dengan jaksa KPK dan majelis hakim terkait sejumlah peralatan podcast yang pernah diterimanya dari terdakwa Rizal Fadillah.
Faizal dihadirkan dalam sidang karena KPK mendalami dugaan penerimaan barang atau fasilitas dari Rizal, mantan Direktur Penindakan dan Penyidikan DJBC periode 2024 hingga Januari 2026. Sebelumnya KPK juga telah menyita enam barang elektronik yang berkaitan dengan Faizal.
Siapa Faizal Assegaf?
Faizal Assegaf dikenal sebagai aktivis dan pengamat. Ia pernah aktif dalam kelompok Progres 98 dan kerap menyampaikan pandangan mengenai isu politik, pemerintahan, hukum, serta demokrasi.
Faizal juga aktif menyampaikan pandangannya melalui media sosial dan kanal digital. Ia dikenal dengan gaya komunikasi yang tegas ketika membahas isu politik dan persoalan publik.
Di luar aktivitas sebagai aktivis, Faizal tercatat sebagai Direktur Utama PT Sinkos Multimedia Mandiri. Ini adalah perusahaan yang menaungi kanal YouTube kanal YouTube Sinkos Indonesia.
Di kanal YouTube tersebut, Faizal Assegaf fokus pada konten podcast dan telah mengundang narasumber-narasumber dari berbagai latar belakang.
Perusahaan tersebut menjadi salah satu alasan namanya muncul dalam perkara Bea Cukai karena sejumlah peralatan podcast dikirimkan ke lingkungan perusahaan tersebut.
Hubungan Faizal Assegaf dengan kasus Bea Cukai?
Hubungan Faizal dengan perkara ini sejauh persidangan yang berlangsung adalah sebagai saksi. KPK telah memeriksa Faizal sejak April 2026 untuk mendalami dugaan penerimaan barang atau fasilitas dari Rizal.
Saat itu, KPK menyebut pemeriksaan Faizal berkaitan dengan dugaan penerimaan barang dari Rizal yang menjadi salah satu tersangka dalam perkara importasi di DJBC.
KPK kemudian menyita enam barang elektronik yang berkaitan dengan Faizal. Barang tersebut antara lain peralatan yang digunakan untuk kebutuhan produksi podcast.
Dalam sidang pada 18 September 2026, Faizal mengakui menerima peralatan tersebut. Ia menjelaskan bahwa barang itu diberikan sebagai bantuan pribadi dan bukan bagian dari hubungan organisasi.
Faizal juga mengatakan dirinya meminta kepada Rizal agar bantuan tersebut berasal dari uang pribadi. Ia mengaku tidak mengetahui bahwa barang yang kemudian dikirimkan tersebut berkaitan dengan dana operasional yang dipersoalkan dalam perkara.
Mantan Kasubdit Intelijen DJBC Sisprian Subiaksono memberikan keterangan bahwa alat-alat podcast tersebut dibeli setelah ada perintah dari Rizal.
Peralatan itu dikirim dalam dua kali pengiriman dengan nilai sekitar Rp60 juta dan Rp50 juta, atau total lebih dari Rp100 juta.
Menurut Sisprian, Rizal awalnya meminta pembelian menggunakan Dana Operasional Khusus Pengamanan Penerimaan Negara (DOKPPN).
Namun, dalam realisasinya, pembelian disebut menggunakan dana operasional yang dikumpulkan dari para pengusaha importir.
Kesaksian tersebut berbeda dengan penjelasan Faizal yang menyatakan bahwa dirinya meminta bantuan dengan syarat barang dibeli menggunakan uang pribadi Rizal.
Alasan Faizal Assegaf mengamuk di persidangan
Persidangan Faizal pada 18 September 2026 berlangsung panas. Ia beberapa kali mempertanyakan alasan dirinya dipanggil sebagai saksi dan mempersoalkan penyitaan peralatan podcast.
Faizal mempertanyakan dasar penyitaan barang yang menurutnya merupakan pemberian pribadi. Ia juga membantah bahwa penerimaan peralatan tersebut berkaitan dengan tindak pidana korupsi.
Ketegangan meningkat setelah majelis hakim menyatakan pemeriksaan Faizal sebagai saksi telah selesai. Dalam suasana tersebut, Faizal melontarkan pernyataan mengenai rumah hakim dan jaksa yang akan didatangi rakyat jika persoalan barang tersebut tidak diselesaikan.
Ketua majelis hakim Brelly Yuniar Dien Wardi Haskori kemudian meminta Faizal tidak mengancam pihak pengadilan. Peristiwa tersebut diberitakan secara luas setelah rekaman suasana persidangan beredar.
Dalam persidangan, Faizal membantah bahwa dirinya menerima fasilitas sebagai bagian dari tindak pidana korupsi.
Ia menyebut pemberian alat podcast sebagai bantuan pribadi dalam hubungan sosial. Faizal juga mempertanyakan dasar KPK mengaitkan pemberian tersebut dengan perkara korupsi yang menjerat para pejabat Bea Cukai.
Sebelumnya, Faizal bahkan melaporkan Juru Bicara KPK Budi Prasetyo ke Polda Metro Jaya atas dugaan pencemaran nama baik. Laporan tersebut berkaitan dengan pernyataan mengenai dugaan penerimaan fasilitas dalam perkara yang sedang ditangani KPK.
Kasus korupsi Bea Cukai yang Menyerat Faizal sebagai saksi
Perkara yang membuat Faizal diperiksa berkaitan dengan dugaan suap dan gratifikasi di lingkungan DJBC.
Tiga mantan pejabat Bea Cukai, yakni Rizal Fadillah, Sisprian Subiaksono, dan Orlando Hamonangan Sianipar, didakwa menerima suap dan gratifikasi dengan nilai total Rp78,8 miliar.
Perkara tersebut berkaitan dengan dugaan pemberian uang dari pihak-pihak yang memiliki kepentingan dalam kegiatan importasi.
Dalam rangkaian persidangan, jaksa juga mengungkap adanya dana operasional yang dikumpulkan dari para pengusaha.
Dana tersebut disebut digunakan untuk sejumlah keperluan, termasuk pembelian peralatan podcast yang kemudian dikirim kepada pihak yang berkaitan dengan Faizal.
Faizal sendiri tidak didakwa sebagai terdakwa dalam perkara tersebut. Posisi hukumnya dalam persidangan 18 September 2026 adalah sebagai saksi.***
https://kabarjawa.com/wp-content/uploads/2026/09/Screenshot-675.webp
PakarPBN
A Private Blog Network (PBN) is a collection of websites that are controlled by a single individual or organization and used primarily to build backlinks to a “money site” in order to influence its ranking in search engines such as Google. The core idea behind a PBN is based on the importance of backlinks in Google’s ranking algorithm. Since Google views backlinks as signals of authority and trust, some website owners attempt to artificially create these signals through a controlled network of sites.
In a typical PBN setup, the owner acquires expired or aged domains that already have existing authority, backlinks, and history. These domains are rebuilt with new content and hosted separately, often using different IP addresses, hosting providers, themes, and ownership details to make them appear unrelated. Within the content published on these sites, links are strategically placed that point to the main website the owner wants to rank higher. By doing this, the owner attempts to pass link equity (also known as “link juice”) from the PBN sites to the target website.
The purpose of a PBN is to give the impression that the target website is naturally earning links from multiple independent sources. If done effectively, this can temporarily improve keyword rankings, increase organic visibility, and drive more traffic from search results.
