Tol Prambanan–Tamanmartani Belum Memenuhi Syarat Fungsional untuk Nataru 2025, Korlantas Utamakan Standar Keamanan

KabarJawa.com – Kepolisian RI memastikan pengawasan infrastruktur jelang libur Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2025 berjalan ketat. Namun, rencana pemanfaatan ruas Tol Prambanan–Tamanmartani saat libur panjang tahun ini dipastikan belum dapat direalisasikan.

Kakorlantas Polri Irjen Pol Agus Suryonugroho menegaskan ruas tol baru tersebut belum memenuhi syarat fungsional. Kondisi konstruksi dinilai belum siap menampung lonjakan kendaraan sehingga pembukaan sementara tidak memungkinkan.

Banyak Pekerjaan Belum Rampung Berdasarkan Inspeksi Lapangan

Agus menyampaikan bahwa ia bersama jajaran Dirlantas DIY dan Jasa Marga telah melakukan pengecekan langsung dari Banyudono, Prambanan, hingga Tamanmartani.

Hasil pemantauan menunjukkan masih banyak pekerjaan yang belum selesai, terutama di sisi Tamanmartani yang masih dalam tahap perbaikan signifikan.

Menurutnya, Jasa Marga baru menyatakan sekitar 10 kilometer ruas yang benar-benar siap digunakan. Kondisi tersebut belum cukup untuk dibuka fungsional, terutama pada periode puncak perjalanan Nataru.

“Dari pihak Jasa Marga belum bisa dilakukan fungsional. Baru sekitar 10 kilometer yang siap, sementara ujungnya di Tamanmartani masih dalam perbaikan,” ujar Agus di Back Office Smart Province, Kompleks Kepatihan Yogyakarta, Minggu (30/11/2025).

Ruas Tol Dinilai Belum Mampu Menopang Lonjakan Arus Kendaraan

Keputusan tidak membuka tol ini diambil karena ruas tersebut belum mampu menampung arus kendaraan dari berbagai wilayah seperti Jakarta, Jawa Timur, Solo, Semarang, dan daerah penyangga lain.

Pembukaan fungsional justru dikhawatirkan menambah titik kemacetan dan meningkatkan risiko keselamatan pengguna jalan.

“Untuk jalan dari Prambanan sampai Tamanmartani belum bisa difungsionalkan. Tetapi kami akan intervensi, setidaknya untuk penampungan arus bila terjadi kepadatan,” jelasnya.

Kepolisian tetap menyiapkan skenario rekayasa lalu lintas untuk mengantisipasi kemungkinan penumpukan kendaraan di kawasan Prambanan dan jalur menuju Yogyakarta agar kepadatan dapat terurai.

Penguatan Digitalisasi Lalu Lintas Melalui Smart Province Yogyakarta

Selain memeriksa fisik infrastruktur, Kakorlantas juga mengevaluasi sistem Smart Province Yogyakarta yang kini terintegrasi penuh dengan perangkat digital Korlantas.

Sistem ini memanfaatkan 400 kamera CCTV milik Pemda DIY yang tersambung ke pusat kendali terpadu, sehingga pergerakan lalu lintas dan keamanan dapat dipantau secara real-time.

“Semua peristiwa yang ada di Jogja bisa terekam dan dikendalikan dari ruangan ini. Parameter kepadatan, kebangkitan arus, hingga peristiwa lain bisa dipantau langsung. Ini bentuk nyata digitalisasi Korlantas,” terang Agus.

Ia berharap transformasi digital ini dapat diperluas secara nasional untuk meningkatkan efektivitas pengendalian keselamatan dan kelancaran lalu lintas.

Operasi Zebra Berakhir, Operasi Lilin Segera Dimulai

Agus menyebut Operasi Zebra yang akan berakhir dalam satu hari menjadi penghubung menuju Operasi Lilin 2025.

Korlantas bersama Mabes Polri dan berbagai pemangku kepentingan tengah menyusun pola mobilitas menghadapi lonjakan wisata, perjalanan keluarga, dan arus balik yang biasanya memadati DIY serta Jawa Tengah.

“Kami sedang merencanakan cara bertindak, termasuk jika ada lompatan arus baik di tol, arteri, maupun dalam kota. Jalur alternatif dan jalur wisata juga sedang kita identifikasi,” ujarnya.

Antisipasi Cuaca Ekstrem Jadi Bagian dari Mitigasi Nataru

Selain kepadatan lalu lintas, Korlantas juga menyiapkan langkah kontingensi menghadapi potensi cuaca ekstrem pada Desember hingga Januari. Pengalaman banjir dan longsor di Sumatera Barat dan Medan menjadi referensi penyusunan skenario mitigasi nasional.

Semua rencana tersebut telah dipaparkan kepada DPR RI sebagai bagian dari kesiapan Polri menghadapi dinamika perjalanan masyarakat.

“Kita berharap Nataru nanti aman dan lalu lintas lancar,” pungkas Agus.

Keputusan untuk tidak memfungsikan Tol Prambanan–Tamanmartani dinilai sebagai langkah strategis demi menjaga keselamatan publik.

Pemerintah memastikan berbagai skenario pengendalian arus dan rekayasa lalu lintas terus dimatangkan agar mobilitas masyarakat selama Nataru 2025 berlangsung aman, nyaman, dan terkendali. (Eln)