Daftar Kenaikan UMK 2026 di Jateng: Paling Tinggi 3,7 Juta, Daerah Mana?

KabarJawa.com– Pertanyaan soal berapa besaran kenaikan upah di Jawa Tengah akhirnya terjawab. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Jateng) secara resmi mengumumkan penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) serta Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) untuk tahun 2026.

Pengumuman ini disampaikan langsung oleh Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, di kantor Gubernur, Semarang, pada Rabu (24/12/2025).

Dalam keterangannya, Gubernur menetapkan bahwa UMP Jawa Tengah tahun 2026 adalah sebesar Rp2.327.386,07. Angka ini mengalami kenaikan sebesar Rp158.037,07 atau setara dengan 7,28 persen dari UMP tahun 2025 yang sebelumnya berada di angka Rp2.169.349,00.

Kota Semarang Tertinggi, Banjarnegara Terendah

Selain UMP, Pemerintah Jateng juga merilis daftar lengkap UMK untuk 35 kabupaten/kota. Berdasarkan data tersebut, Kota Semarang kembali mencatatkan diri sebagai daerah dengan upah minimum tertinggi di Jawa Tengah.

UMK Kota Semarang tahun 2026 ditetapkan sebesar Rp3.701.709, atau naik sekitar 7,15 persen dari tahun sebelumnya. Di sisi lain, Kabupaten Banjarnegara tercatat sebagai daerah dengan besaran UMK terendah, yakni Rp2.327.813,08.

Berikut adalah daftar lengkap UMK 35 Kabupaten/Kota di Jawa Tengah tahun 2026:

• Kota Semarang: Rp3.701.709,00
• Kab. Demak: Rp3.122.805,00
• Kab. Kendal: Rp2.992.994,00
• Kab. Semarang: Rp2.940.088,00
• Kab. Kudus: Rp2.818.585,00
• Kab. Cilacap: Rp2.773.184,00
• Kab. Jepara: Rp2.756.501,00
• Kab. Batang: Rp2.708.520,00
• Kota Pekalongan: Rp2.700.926,00
• Kota Salatiga: Rp2.698.273,24
• Kab. Pekalongan: Rp2.633.700,00
• Kab. Magelang: Rp2.607.790,00
• Kab. Karanganyar: Rp2.592.154,06
• Kota Surakarta: Rp2.570.000,00
• Kab. Klaten: Rp2.538.691,00
• Kab. Boyolali: Rp2.537.949,00
• Kota Tegal: Rp2.526.510,00
• Kab. Sukoharjo: Rp2.500.000,00
• Kab. Pati: Rp2.485.000,00
• Kab. Tegal: Rp2.484.162,00
• Kab. Purbalingga: Rp2.474.721,94
• Kab. Banyumas: Rp2.474.598,99
• Kab. Wonosobo: Rp2.455.038,01
• Kab. Pemalang: Rp2.433.254,00
• Kota Magelang: Rp2.429.285,00
• Kab. Purworejo: Rp2.401.961,91
• Kab. Brebes: Rp2.400.350,47
• Kab. Kebumen: Rp2.400.000,00
• Kab. Grobogan: Rp2.399.186,00
• Kab. Temanggung: Rp2.397.000,00
• Kab. Rembang: Rp2.386.305,00
• Kab. Blora: Rp2.345.695,00
• Kab. Sragen: Rp2.337.700,00
• Kab. Wonogiri: Rp2.335.126,00
• Kab. Banjarnegara: Rp2.327.813,08

Pakai Rumus ‘Alfa’ 0,90

Ahmad Luthfi menjelaskan bahwa penetapan ini telah sesuai dengan formula pengupahan dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 Tahun 2025.

Perhitungan tersebut mempertimbangkan inflasi provinsi sebesar 2,65 persen, pertumbuhan ekonomi 5,15 persen, serta penggunaan nilai indeks tertentu atau alfa sebesar 0,90.

“Nilai alfa 0,90 ini tidak ditentukan secara sembarangan, tetapi melalui perhitungan dan parameter yang jelas,” ucapnya, dilansirKabarJawa.com pada Rabu, 24 Desember 2025.

UMSP dan UMSK Juga Ditetapkan

Selain UMP dan UMK, Pemprov Jateng juga menetapkan Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) untuk 11 sektor industri, termasuk industri farmasi dan alas kaki.

Sedangkan untuk Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK), ditetapkan pada 33 sektor di lima wilayah, yakni Kota Semarang, Kabupaten Semarang, Demak, Cilacap, dan Tegal.

Berlaku Efektif 1 Januari 2026

Gubernur menegaskan bahwa kebijakan ini mulai berlaku efektif pada 1 Januari 2026. Ia pun mengisyaratkan bahwa upah minimum hanyalah jaring pengaman yang berlaku bagi pekerja dengan masa kerja kurang dari satu tahun.

Yang mana diharapkan bahwa mereka akan mendapatkan penghasilan yang layak serta sesuai dengan standar ketetapan pemerintah.

Sementara, bagi pekerja yang telah bekerja lebih dari satu tahun, pengusaha diwajibkan menyusun Struktur dan Skala Upah dengan mempertimbangkan masa kerja, kompetensi, dan jabatan.

“Harapan kita, kesejahteraan dan pendapatan buruh meningkat, wilayah tetap kondusif, dan investasi di Jawa Tengah semakin berkembang,” ujarnya.***