KABARJAWA – Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) kembali menelan pil pahit. Meski geliat ekonomi perlahan bangkit pascapandemi, gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) terus menampar ribuan keluarga pekerja.
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DIY mencatat sebanyak 2.495 pekerja kehilangan pekerjaan mereka selama Januari hingga Juni 2025.
PHK terhadap Pekerja DIY
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DIY mengungkap Kabupaten Sleman memikul beban paling berat. Sebanyak 1.940 pekerja di Sleman harus pulang tanpa pekerjaan, sedangkan 360 pekerja di Bantul juga terpaksa menelan nasib serupa.
Kota Yogyakarta pun tak luput, dengan 123 orang kehilangan pekerjaan mereka. Sementara di Kulon Progo 32 orang terkena PHK, dan Gunungkidul mencatat 29 pekerja menjadi korban PHK.
“Sebanyak 11 kasus PHK lainnya tercatat di lingkup skala provinsi,” ujar Kepala Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Disnakertrans DIY, R. Darmawan.
Darmawan mengungkap fakta memilukan. Ia menyebut lonjakan PHK terbesar di Sleman terjadi karena wilayah tersebut menjadi pusat pertumbuhan ekonomi dan industri jasa di DIY.
Ketika gejolak ekonomi atau penyesuaian strategi perusahaan muncul, Sleman menjadi korban pertama yang terdampak paling parah. Penyebab paling banyak adalah peristiwa kebakaran yang melanda pabrik tekstil belum lama ini.
Namun, Darmawan tetap membawa kabar baik di tengah badai PHK ini. Ia menegaskan bahwa secara umum kondisi ketenagakerjaan DIY mulai menunjukkan arah membaik.
Data Terbaru
Data terbaru hingga 2024 mencatat jumlah penduduk usia kerja di DIY mencapai 3,02 juta jiwa, meningkat sekitar 25 ribu daripada tahun sebelumnya.
Darmawan menyebut 2,26 juta jiwa masuk dalam kategori angkatan kerja, dengan 2,18 juta di antaranya telah bekerja. Jumlah pengangguran bahkan turun dari 81.980 orang pada 2023 menjadi 78.670 orang pada 2024, menurun sekitar 3.300 orang.
“Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) DIY juga naik dari 74,08 persen menjadi 74,78 persen,” tambah Darmawan.
Darmawan mengungkap partisipasi perempuan meningkat signifikan, yakni naik 1,84 poin menjadi 66,59 persen. Ia menilai angka tersebut sebagai sinyal positif bahwa pasar kerja di DIY mulai menyerap tenaga kerja dari kelompok yang sebelumnya kurang dominan.
“Pasar kerja DIY mulai menyerap lebih banyak tenaga kerja perempuan,” tegasnya.
Kepala Disnakertrans DIY, Aria Nugrahadi, juga mengakui lonjakan PHK di Sleman dan Bantul. Namun ia tetap menekankan bahwa indikator makro ketenagakerjaan DIY masih menunjukkan tren positif.
Jumlah pekerja meningkat, angka pengangguran menurun, dan partisipasi perempuan dalam dunia kerja terus menguat.
Meski demikian, Aria menyoroti tantangan besar di kalangan lulusan baru. DIY sebagai kota pelajar melahirkan puluhan ribu lulusan SMA dan perguruan tinggi setiap tahun, namun banyak di antara mereka gagal menembus pasar kerja.
Ia menegaskan lulusan SMA kerap terkendala keterampilan dan pengalaman, sedangkan lulusan perguruan tinggi banyak yang terpaksa bekerja di sektor informal atau bidang yang tak sesuai dengan gelarnya.
“Gelar akademis kini tidak cukup menjamin keterlibatan di pasar kerja. Dunia kerja menuntut keterampilan teknis, digital, pengalaman, dan keahlian yang aplikatif,” tegas Aria.
Aria mendesak lembaga pendidikan di DIY memperkuat kerja sama dengan industri. Ia menekankan pentingnya program magang, pelatihan, dan peningkatan kapasitas sesuai kebutuhan lapangan kerja.
Menurutnya, tanpa penguatan tersebut, bonus demografi DIY justru bisa berubah menjadi beban ekonomi.
Ia menambahkan, pemerintah provinsi melalui Disnakertrans DIY terus menggulirkan program pelatihan berbasis kompetensi, pendampingan wirausaha, sertifikasi keterampilan, program padat karya, hingga kerja sama antar-daerah penempatan tenaga kerja.
“Kami terus memberi perhatian khusus pada penguatan sektor informal dan UMKM, karena sektor ini masih menjadi penyangga utama bagi sebagian besar pekerja di DIY,” pungkas Aria. (ef linangkung)
https://kabarjawa.com/wp-content/uploads/2025/07/22317.webp
